27Oct’22
- gresik
- 1204
Kab. Gresik (Bimas) - Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berkomitmen untuk menjadikan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berpeluang dalam pemenuhan pasar produk halal melalui Program Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2022.
Dalam rangka percepatan fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) tahun 2022, Satgas Halal (BPJPH) Kemenag Gresik dengan stakeholder yang ada melakukan koordinasi baik) secara daring dan online. Informasi tersebut disampaikan oleh Nelly Afroh selaku satuan tugas (satgas) Kemenag Gresik ketika ditemui di kantornya, Kamis (27/10/2022). Keikutsertaan program ini bersifat gratis (tidak dipungut biaya). Bagi Pelaku UMK yang bersedia mengikuti program fasilitasi sertifikasi halal, wajib mengisi formulir kurasi data.
Ia menuturkan pentingnya sertifikasi halal produk bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). ”Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa telah terjadi perubahan regulasi dalam penerbitan sertifikat halal, yang sebelumnya menjadi kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat ini telah diambil alih oleh BPJPH. Dalam menghadapi Indonesia global, UMKM dituntut memiliki sertifikat halal, agar bisa bersaing dengan produsen lainnya dalam pasar bebas,” tutur Nelly.
Ketersediaan data pelaku usaha sebanyak 903.214 yang berada di 59 Kabupaten/Kota. Lokasi 59 Kab/Kota dipilih berdasarkan jumlah sebaran pelaku usaha tertinggi pada provinsi. Untuk Jawa Timur jumlah Pelaku Usaha, data terakhir masuk, berjumlah 219. 123, sedangkan sebaran pelaku usaha di Kabupaten Gresik berjumlah 7236 pelaku usaha.
Satgas Halal Kemenag Gresik menyebar link formulir online untuk pelaksanaan kurasi data pelaku usaha. Nelly menerangkan, kurasi data bertujuan untuk memperoleh data primer pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria untuk diberikan fasilitasi sertifikais halal atas dasar pernyataan pelaku usaha (self declare).
Hasil isian pelaku usaha yang siap mendapatkan sertifikat halal langsung didampingi oleh Pendamping PPH untuk proses sertifikasi halal. Apabila dari data yang telah disediakan tidak didapati pelaku usaha, maka pendamping PPH dapat melakukan pencarian pelaku usaha secara mandiri di wilayah kecamatan masing-masing.
Pelaksanaan kurasi data mencakup 7 provinsi yaitu, Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. BPJPH memberikan sertifikat halal sebanyak 324.834 bagi 1,2 juta pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai sumber data, yang masih memerlukan kurasi data termasuk di Kabupaten Gresik.
" Oleh karenanya, kami telah menyebar link formulir online yang akan digunakan dalam kurasi data pelaku usaha dan dikirimkan kepada pelaku usaha dapat diakses link ini : https://forms.gle/tsHiHThvZbegsmPx5. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu menyebarkan link form tersebut kepada pelaku usaha yang ingin mendaftar sertifikasi halal gratis. Semoga dengan demikian target Sertifikasi Halal yang ingin dicapai oleh BPJPH segera terpenuhi." pungkasnya. (dn)
Editor: isn
