Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Sosialisasikan Penyusunan Anjab dan ABK



Sidoarjo (Ortala) - Untuk kebutuhan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Tahun 2021, sejumlah 37 ASN perwakilan dari Subbag pada Bagian Tata Usaha, masing-masing seksi pada Bidang serta Bimas mengikuti kegiatan penyusunan Anjab dan ABK di Aula 1 Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Selasa (14/9).

Kegiatan yang dibuka oleh Rahmawati, Kasubbag Ortala dan KUB ini menjelaskan bahwa kegiatan kali ini merupakan tindak lanjut dari PermenpanRB No.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, dengan tujuan untuk mengatur jabatan di Instansi Pemerintah dan merupakan amanat UU No.5/2014 tentang Aparataur Sipil Negara ( ASN ) dimana setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Analisis Jabatan ( Anjab ) dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) guna menyusun kebutuhan jumlah serta jenis jabatan dari PNS dan PPPK

Ia berharap, melalui penyusunan ABK dan Anjab ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan SDM di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur.

Sementara itu, Awinulloh, JFU pada Subbag Ortala menjelaskan bahwa analisis jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.

Adapun analisis beban kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja. Beberapa aspek dalam analisis beban kerja, terang Awin adalah terkait norma waktu (jam kerja  efektif dan waktu penyelesaian) serta volume kerja

Sedangkan peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

Awin menjelaskan beberapa perbedaan penyusunan ABK dan Anjab sesuai PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2020 dengan regulasi sebelumnya. Diantara perbedaan tersebut adalah Anjab dan ABK dibuat dalam satu dokumen, sementara dalam regulasi sebelumnya dibuat dalam dokumen terpisah.

Perbadaan kedua, tambah Awinulloh adalah peta jabatan dibuat dalam dokumen terpisah, sedangkan dalam dokumen sebelumnya peta jabatan masuk dalam dokumen Anjab

Ketga, terangnya, allowance dalam PermenpanRB 1/2020 lebih tinggi yakni 30% sehingga menghasilkan jumlah jam kerja efektif 1250 jam per tahun. Sedangkan dalam regulasi sebelumnya allowance sebesar 25% sehingga menghasilkan jumlah jam kerja efektif 1.322 jam per tahun

“Adapun syarat jabatan dalam PermenpanRB 1/2020 dibuat lebih terperinci,” terangnya. (isn)