Demi Kebaikan dan Kemandirian Pesantren, UU Pesantren Sangat Mungkin Direvisi



Mojokerto (PD Pontren) - Demi kebaikan dan kemandirian pesantren, Undang-Undang tentang pesantren dan pendanaan penyelenggaraan pesantren sangat mungkin untuk direvisi. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto didepan ratusan kyai pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur di Pondok Pesantren Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto, Kamis (30/9).

Kegiatan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI kali ini merupakan bagian dari pengawasan implementasi Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

Yandri mengatakan Undang-Undang ini merupakan hasil sidang paripurna antara DPR dan pemerintah. Melalui diskusi kali ini, politikus Dapil Banten II berharap kekurangan dari Undang-Undang bisa disempurnakan dan diamandemenkan.

"Bila ada hal-hal, pokok pikiran  yang perlu didiskusikan, kita bisa bawa ke ruang-ruang produktif, kami siap menerima dan menampung bilamana diperlukan," tuturnya

Ia menuturkan, tidak ada niatan sedikitpun dan Undang-undang dan Perpres ini untuk melemahkan atau memporak porandakan pesantren.

"Kami ingin memperkuat pesantren. Bila ada masukan dari para Kyai, kami siap untuk terbuka dan menerima," tandasnya.

Sementara itu, Ali Ramdani, Direktur Jendral Pendidikan Islam Kemenag RI menyampaikan bahwa UU Pesantren adalah wujud kehadiran negara dalam rangka memastikan kesetaraan regulasi, program, dan anggaran untuk menjamin peran serta pesantren di dalam pembangunan Nasional.

"UU Pesantren diharapkan dapat menjadi landasan yuridis yang memadai dalam memberikan rekognisi yang sepatutnya terhadap kekhasan pesantren di Indonesia, serta untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi pengembangan pesantren dengan porsi yang berkeadilan," tutur Dirjen pada diskusi yang juga dihadiri oleh 11 anggota komisi VIII DPR RI, Ketua YP3I (Yayasan Penguatan Peran Pesantren Indonesia), Ketua Badan Wakaf Indonesia, serta Ketua Baznas RI.

Ia menambahkan, banyak tokoh bangsa ini yang lahir dari pendidikan pesantren. Karena itu, pesantren sebagai salah satu model pendidikan terbaik di negara ini, perlu mendapatkan perhatian serius oleh negara.

 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, terang Dirjen merupakan bukti kehadiran negara menjaga keberlangsungan dan eksistensi pesantren. (Isn)