133 Satker Ikuti Pembangunan ZI, Kanwil Kemenag Jatim Berikan Pendampingan Pengelolaan SAKIP, SIPKA, SPIP dan SIMPI



 

Sidoarjo (OtaKUB) – Pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM terus digalakkan di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Tahun 2024 mendatang, ada 133 satuan kerja di Kemenag Jawa Timur yang ditargetkan sudah menjadi WBK/WBBM. 

Hal tersebut dituturkan oleh Nawawi, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur saat melaporkan kegiatan Pendampingan Pengelolaan SAKIP, SIPKA, SPIP dan SIMPI, Rabu (18/8).  Jumlah tersebut, terang Kabag TU bukanlah nominal yang sedikit. Karenanya, dibutuhkan usaha keras untuk bisa mewujudkan program tersebut. 

Sebagai miniatur Indonesia, Jelas Nawawi Jawa Timur  sudah sepatutnya  bisa menjadi contoh bagi provinsi yang lain. Oleh karena itu, tambahnya kegiatan ini merupakan salah satu komitmen yang harus dibangun bersama. 

Nawawi menjelaskan, pendampingan ini untuk meningkatkan pemahaman atas SAKIP, SIPKA, SPIP, dan SIMPI dalam penataan tata kelola birokrasi yang lebih baik.  Secara khusus, ia berharap akan tercipta komitmen bersama dan rasa tanggung jawab dari semua komponen terhadap pengisian dan pelaporan pada Aplikasi SAKIP,SIPKA,SIMPI dan SPIP di masing-masing satker maupun unit kerja.

“ Juga adanya ketepatan waktu penginputan dan pelaporan capaian kinerja oleh masing-masing satker dan unit kerja,” terangnya melalui webinar virtual yang diikuti oleh Koordinator ortala, Perencana, serta perwakilan operator Madrasah Negeri se-Jatim

Sementara itu, Plt. Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Moh. Nurul Huda  berharap adanya kebersamaan dan komitmen kuat untuk mewujudkan ZI. “Perlu duduk bersama antara organisasi tata laksana dengan perencanaan. Antara data dan informasi harus klik,” pintanya.

Icep Maulana, narasumber webinar menjelaskan tentang pentingnya menyusun laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban atau akuntabilitas. Selama ini, terang Icep yang diprioritasan hanyalah laporan keuangan. Padahal itu berbeda sekali. Seringkali pimpinan diminta info kinerja apa yang telah dilakukan oleh satker. Kita membuat laporan itu untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan kinerja ini selalu dipublish .

Disamping itu pimpinan itu harus benar-benar menguasai laporan kinerja yang telah disusun, karena laporan kinerja merupakan hasil dari perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh pimpinan satker dengan atasan langsungnya. Laporan kinerja merupakan jendela informasi 

Icep mengatakan bahwa yang harus membuat laporan adalah yang memiliki anggaran. Madrasah misalnya, karena memiliki anggaran maka harus membuat laporan kinerja. Eselon 1, eselon 2, Kanwil, asrama haji, madrasah, wajib menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja terdiri dari laporan triwulan sebagai monitoring, dan laporan tahunan sebagai pertanggungjawaban, dan di upload di aplikasi SIPKA

Lebih lanjut ia menyampaikan, yang harus disiapkan dalam laporan kinerja adalah 

  1. renstra, ini seharusnya sudah lewat, tetapi ternyata masih banyak yang belum memiliki.
  2. Perjanjian Kinerja, yakni komitmen kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah. 
  3. Data capaian kinerja masing-masing bidang berdasarkan perjanjian kinerja, dan
  4. Pelaporan kinerja (isn)