1. Tentang Analisis Beban Kerja
- Permendagri No. 12 Tahun 2008 Ttg Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Depdagri dan Pemda
- Permendagri No. 35 Tahun 2012 Ttg Analisis Jabatan Di Lingkungan Kemendagri Dan Pemda
- Blangko ABK
- KMA No. 164 Tahun 2010 Ttg Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis)
2. Tentang Analisis Jabatan
- KMA No. 158 Tahun 2010 Ttg Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
- Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011 Ttg Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan
- Permenpan No. 33 Tahun 2011 Ttg Pedoman Analisis Jabatan
- Lampiran Permenpan No. 33 Tahun 2011 tentang pedoman analis jabatan
- PMA No. 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama
- Blangko Uraian Jabatan
- Contoh Analisis Jabatan
- Daftar Isian Analisis Jabatan
3. Tentang Assesment Kompetensi Kemenag
- Perka BKN No 13 Tahun 2011 Ttg Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- Perka BKN No. 7 Tahun 2013 Ttg Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS
- Perka BKN No. 8 Tahun 2013 Ttg Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis PNS
- Permenpan No. 34 Tahun 2011 Ttg Pedoman Evaluasi Jabatan
- KMA No. 27 Tahun 2013 Ttg Assesment Kompetensi Kemenag
4. Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Perka BKN No. 10 Tahun 2005 Ttg PNS yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
- PP No. 24 Tahun 1976 Ttg Cuti PNS
5. Tentang Disiplin PNS
- Keputusan Kepala BKN No. 15 Tahun 2003 Ttg Juknis pengawasan dan pengendalian sebagai pelaksanaan PP No. 9 tahun 2003
- PP No. 53 Tahun 2010 Ttg Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Perka BKN No. 21 tahun 2010 Ttg Ketentuan pelaksanaan PP no. 53 tahun 2010 ttg disiplin pegawai negeri sipil
- Perka BKN no. 32 tahun 2022 Ttg Kode etik PNS
- PP no. 30 tahun 1980 ttg peraturan disiplin PNS
- PP no. 42 tahun 2004 ttg kode etik PNS
- UU no. 43 tahun 1999 ttg pokok-pokok kepegawaian
- UU No. 8 Tahun 1974 Ttg Pokok-Pokok Kepegawaian
6. Tentang Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) PNS
- KMA No. 493 tahun 2003 ttg pembuatan DP3
- Perka BKN no. 1 tahun 2013 ttg ketentuan pelaksanaan PP no. 46 tahun 2011
- Perka BKN no. 20 tahun 2011 ttg pedoman penghitungan tunjangan kinerja PNS
- PP no. 46 tahun 2011 ttg penilaian kinerja
- SE Sekjen Kemenag RI no. 3670 tahun 2013 ttg penilaian kinerja pegawai
- Berita Acara Hasil Validasi Nilai Jabatan dan Kelas Jabatan Kemenag
- Lampiran Permenpan No. 63
- Perka BKN No. 7 Tahun 2013 Ttg Pedoman penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS
- Perka No. 13 Tahun 2011 Ttg Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
- Perka BKN No. 14 Tahun 2011 Ttg Pedoman Pengembangan Database PNS
- PP No. 10 Tahun 1979 Ttg Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
7. Tentang Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
- PP No. 15 tahun 1979 ttg daftar urut kepangkatan
- PP no. 10 tahun 1979 ttg penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS
- SE no. 03/SE/1980 ttg daftar urut kepangkatan PNS
8. Tentang Ijin Belajar
- KMA no. 175 tahun 2010 ttg pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS
- SE Menpan no. 18 tahun 2004 ttg ijin belajar dan tugas belajar
- SE Sekjen Kemenag RI no. 2850 tahun 2013 ttg tugas ijin belajar
- SE Menpan no. 4 tahun 2013 ttg pemberian tugas belajar dan ijin belajar
9. Tentang Ijin Kepala Daerah, Parpol, KPU
- Kemendagri No. 8 Tahun 2001 Ttg Pedoman Bagi PNS Yang Dipilih Menjadi Kepala Daerah
- Peraturan KPU No. 9 Tahun 2012 Ttg Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
- PP No. 4 Tahun 1966 Ttg Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
- PP No. 8 Tahun 2003 Ttg Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- PP No. 55 Tahun 1980 ttg Pengangkatan Kepala Kelurahan Dan Perangkat Menjadi PNS
- PP No. 55 Tahun 1980 Ttg Penjelasan
10. Tentang Jam Kerja PNS
- Kep. Gub Jatim no. 41 tahun 2000 ttg pengaturan hari dan jam kerja bagi instansi
- Keppres no. 68 tahun 1995 ttg hari kerja di lingkungan lembaga pemerintahan
- Kep. Menpan no. 8 tahun 1996 ttg pedoman pelaksanaan hari kerja
- PMA no. 28 tahun 2013 ttg kehadiran absensi PNS
- SE Menpan No. 9 tahun 2012 ttg jam kerja PNS dalam bulan ramadhan
11. Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian
- PP No. 10 Tahun 1983 Ttg Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
- PP No. 45 Tahun 1990 Ttg Perubahan Atas PP No. 10 Tahun 1983
- SE BKN No. 8 Tahun 1983 Ttg Ijin Perkawinan dan perceraian bagi PNS
- SE 48 Tahun 1990 Ttg Juklak PP No. 45 Tahun 1990
- Penetapan Pemberian Ijin Perceraian PNS
12. Tentang Kenaikan Pangkat
- PP no. 12 tahun 2002 ttg perubahan atas PP no. 99 tahun 2000
- PP no. 99 tahun 2000 ttg kenaikan pangkat
13. Tentang Organisasi Tata Laksana
- Perka BKN No. 35 Tahun 2015 ttg Format Nomor Keputusan Kepala BKN Menetapkan Keputusan Penyesuaian Dan Pensiun Pokok Pensiun PNS Janda Dan Dudanya
- UU no. 5 tahun 2014 ttg Aparatur Sipil Negara
- Bagan Struktur Organisasi 1
- Bagan struktur organisasi 2
- Bagan struktur organisasi 3
- Berita acara hasil validasi evaluasi jabatan
- Kepka BKN no. 13 tahun 2002 ttg pengangkatan PNS di jabatan struktural
- Kepka BKN no. 26 tahun 2001 ttg tata cara pengangkatan PNS sebagai pelaksana tugas
- Keppres no. 23 tahun 2004 ttg perubahan atas Keppres no 109 tahun 2001
- Kepka BKN no. 13 tahun 2003 ttg juklak pelaksana wewenang pengangkatan dan pemberhentian PNS
- Kepka BKN no. 14 tahun 2003 ttg juknis pemberhentian dan pemberian pensiun
- KMA no. 56 tahun 2007 ttg pendelegasian wewenang penandatanganan nota usul
- KMA no. 373 tahun 2002 ttg organisasi dan tata kerja disempurnakan
- KMA no. 491 tahun 2003 ttg pendelegasian wewenang penandatanganan nota usul
- KMA no. 492 tahun 2003 ttg pemberian kuasa dan pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
- KMA no. 01 tahun 2010 ttg perubahan penyebutan Depag menjadi Kemenag
- Tentang nomor induk pegawai (NIP) dan kartu pegawai elektronik (KPE)
- Perka BKN no. 3 tahun 2013 ttg kamus jabatan fungsional umum PNS
- Perka BKN no. 37 tahun 2011 ttg penataan pegawai
- Perpres no. 09 tahun 2005 kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja
- PMA no. 9 tahun 2007 ttg Baperjakat
- PMA no. 13 tahun 2012 ttg organisasi dan tata kerja instansi vertikal
- PMA no. 2 tahun 2014 ttg dewan pertimbangan kepegawaian
- PMA no. 80 tahun 2013 ttg perubahan kedua PMA no. 10 tahun 2010 ttg organisasi dan tata kerja Kemenag
- PMA no. 3 tahun 2006 ttg organisasi dan tata kerja Departemen Agama
- PP no. 9 tahun 2003 ttg wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS
- PP no. 100 tanun 2000 ttg pengangkatan PNS dalam jabatan struktural
- UU no. 43 tahun 1999 ttg pokok-pokok kepegawaian
14. Tentang Pengadaan PNS
- Kepka BKN nomer 11 tahun 2002 ttg ketentuan pelaksanaan PP no. 11 tahun 2002 ttg pengadaan PNS
- Perka BKN no. 43 tahun 2007 ttg tata cara permintaan, penetapan, dan penggunaan NIP PNS
- PP no. 98 tahun 2000 ttg pengadaan PNS
- PP no. 97 tahun 2000 ttg formasi PNS
- Perka BKN no. 9 tahun 2012 ttg pedoman pelaksanaan pengadaan PNS
- Perka BKN no. 20 tahun 2010 ttg petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi data tenaga honorer
- Perka BKN no. 30 tahun 2007 pedoman pelaksanaan pengadaan PNS
- PP. No. 21 tahun 2014 ttg pemberhentian PNS yang mencapai umur BUP bagi pejabat fungsional
- PP no. 09 tahun 2003 ttg wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS
- PP no. 43 tahun 2007 ttg perubahan PP no. 48 tahun 2005 ttg pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
- PP no. 48 tahun 2005 ttg pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
- PP no. 56 tahun 2012 ttg perubahan kedua PP no. 48 tahun 2005 ttg pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS
- SE Menpan no. 05 tahun 2010 ttg pendataan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah
- SE Menpan no. 03 tahun 2012 ttg data tenaga honorer K1 dan daftar nama tenaga honorer K2
- Surat Sekjen ttg penyiapan pemberkasan TH. K2 yang lulus seleksi
15. Tentang Pengelolaan Data PNS
- KMA 39A tahun 2000 ttg pedoman pengolahan data dan informasi kepegawaian
- Perka BKN no. 20 tahun 2008 ttg pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)
- Perka BKN no. 14 tahun 2011 ttg pedoman pengembangan database PNS
- Petunjuk Simpeg
16. Tentang Pensiun
- PP no. 32 tahun 1979 ttg pemberhentian PNS
- PP no. 19 tahun 2013 ttg perubahan keempat PP. No. 32 tahun 1979
- PP no. 21 tahun 2014 ttg pemberhentian PNS yang mencapai BUP bagi pejabat fungsional
- PP no. 57 tahun 2012 ttg Batas Usia Pensiun PNS
- Surat Kepala BKN no. 99 tahun 2014 ttg batas usian pensiun PNS
- Surat Kepala BKN no. K.26-30 V.28-6 99 – Penjelasan thd PNS yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas
- UU no. 11 tahun 1969 ttg pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai
- SE. BKN No. K.26-30/V.1-1/99 Ttg Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Dan Pemberhentian PNS Dari Jabatan Fungsional
17. Tentang Reformasi Birokrasi
- KMA No. 118 tahun 2010 ttg percepatan layanan unggulan
- Permenpan no. 197 tahun 2012 ttg kebijakan pengadaan CPNS bg jabatan yang dikecualikan dalam penundaan sementara penerimaan CPNS
- Permenpan no. 34 tahun 2011 ttg pedoman evaluasi jabatan
- SE. Menpan No. 10 Tahun 2014 Ttg Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara
18. Tentang Zona Integritas (ZI)
- Permenpan No. 52 Tahun 2014 ttg Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Permenpan No. 20 Tahun 2012 ttg Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
19. Tentang Tunjangan Kinerja
- Kamus Kompetensi Jabatan Kemenag RI Tahun 2015
- Draft tata cara pembayaran tunjangan kinerja
- Tabel penghitungan tunjangan kinerja
- Nilai dan kelas jabatan struktural pada kantor pusat
- Nilai dan kelas jabatan pada fungsional tertentu
- Nilai dan kelas jabatan pada fungsional umum
- Nilai dan kelas jabatan pada lajnah pentashihan mushaf Al-Quran, BDK, Balitbang, Kantor urusan haji, KUA, Asrama Haji, Madrasah negeri, untit pencetakan Al-Quran
- Nilai dan kelas jabatan struktural pada kantor Kementerian Agama Kab/Ko
- PMA No. 51 Tahun 2014 ttg Nilai dan kelas jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Kementerian Agama
- Nilai dan kelas jabatan struktural pada perguruan tinggi
- Nilai dan kelas jabatan struktural pada Kanwil
- SE Dirjen Perbendaharaan No. 56 tahun 2014 ttg pelaksanaan PP 108 tahun 2014 ttg tunjangan kinerja di lingkungan Kmenterian Agama
- PP. No. 108 Tahun 2014 tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Agama
20. Tentang Standart Operasional Prosedur (SOP)
- KMA no. 84 tahun 2013 ttg pemberian kuasa kpd pimpinan satker utk atas nama Menag menetapkan SOP di lingkungan Kemenag
- KMA no. 168 tahun 2010 ttg pedoman penyusunan SOP di lingkungan Kemenag
21. Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Pedoman Penyusunan Desain Penyelenggaraan SPIP
- Pedoman Pelaksanaan Penilaian Resiko
- Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian
- Pedoman Pemantauan Perkembangan Penyelenggaraan SPIP
22. Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM)
- Permendagri no. 6 tahun 2007 ttg penyusunan SPM
- Permenpan no. 25 tahun 2006 ttg pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik
- PP No. 65 tahun 2005 ttg pedoman penyusunan dan penerapan SPM
- UU no. 25 tahun 2009 ttg pelayanan publik
23. Tentang Tata Persuratan
- KMA no. 44 tahun 2010 ttg pedoman penataan kearsipan
- PMA no. 16 tahun 2006 ttg Tata persuratan dinas
24. Tentang Ujian Persamaan Kenaikan Pangkat (UPKP)
25. Tentang LAKIP
- Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Langkah-langkah Menyusun LAKIP
- Contoh LAKIP
- Permenpan No. 29 Tahun 2010 Ttg Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Perpres No. 29 Tahun 2014 Ttg Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
26. Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Analis Kepegawaian
- Perka BKN No. 7 Tahun 2015 Ttg Pedoman Penilaian Butir Kegiatan Jabatan Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
- Perka BKN No. 16 Tahun 2015 Ttg Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
- Perka BKN No. 34 Tahun 2014 Ttg Perubahan Kedua Atas Perka BKN No. 67 Tahun 2006
- Perka BKN No. 35 Tahun 2014 Ttg Perubahan Atas Perka BKN No. 1 Tahun 2009
- Perpres No. 17 Tahun 2013 Ttg Tunjangan Jabatan Fungsional Kepegawaian
- Lampiran Perpres No. 17 Tahun 2013
- Kep. Ka BKN no. 162 tahun 2000 ttg petunjuk teknis Jabfung analis kepegawaian dan angka kreditnya
- KMA no. 61 tahun 2008 ttg pemberian kuasa penandatangan penetapan angka kredit Jabfung analis kepegawaian
- Lampiran Perka BKN No. 11 tahun 2012 ttg petunjuk teknis Jabfung analis kepegawaian keahlian
- Perpres no. 17 tahun 2013 ttg tunjangan Jabfung Analis Kepegawaian
- Perka BKN Nomor 3 Tahun 2009 Ttg Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analis Kepegawaian
- Perka BKN Nomor 67 Tahun 2006 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya
- Permenpan Nomor Per 14 M.Pan 6 2008 Ttg Perubahan Atas Permenpan Nomor Per 36 M.Pan 11 2006 Tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya
- Permenpan Nomor Per 36 M.Pan 11 2006 Ttg Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Dan Angka Kreditnya
27. Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Guru
- Juklak Program Penyiapan Kepala Sekolah – Madrasah LPPK
- Juklak Penyusunan Proyeksi Kebutuhan Kepala Sekolah – Madrasah
- Juklak Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Rekrutmen Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Penilaian Potensi Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Penulisan dan Penilaian Makalah Kepemimpinan Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Pemerolehan Sertifikat dan Nomor Unik Kepala Sekolah-Madrasah
- Juklak Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah-Madrasah
- Disiplin Kehadiran Guru PAI
- Juknis Permendiknas no. 35 tahun 2010 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Kep. bersama Mendikbud Dan Kepala Bkn Nomor 181 Tahun 1999 ttg Juklak Jabfung Dosen Dan Angka Kreditnya
- KMA no. 16 tahun 2010 ttg Pengelolaaan Pendidikan Agama pada sekolah
- Peraturan Bersama Ttg Penataan dan Pemerataan Guru
- Per. bersama Mendiknas Dan Kepala Bkn Nomor 03 V PB 2010 Nomor 14 Tahun 2010 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
- Permen No. 16 Th. 2007 Ttg Kompetensi Guru
- Permen No. 35 Th. 2010 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan JabfungGuru dan Angka Kreditnya
- Permen No. 38 Th. 2010 ttg Penyesuaian Jabfung Guru
- Permendikbud No. 004 Tahun 2014 ttg Penyesuaian Penetapan Angka Kredit Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil
- Permendikbud No. 62 tahun 2013 ttg Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- Permendiknas No. 14 Tahun 2010 ttg Petunjuk Pelaksanaan JabfungGuru dan Angka Kreditnya
- Permendiknas Nomor 30 Tahun 2011 Ttg Beban Mengajar
- Permendiknas No. 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- Permendiknas No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepala Sekolah
- Permenpan No 16 Tahun 2009 Ttg JabFung dan AK
- Permen No. 4 Tahun 2014 Ttg Lampiran Tata Cara PAK Guru PNS dan Non PNS
- PMA no. 13 th 2014 ttg Pendidik Keagamaan Islam
- PMA no. 90 th 2013 ttg Penyelenggaraan Pendidik Madrasah
- PMA No. 14 Th 2014 Ttg Pendirian Madrasah Oleh Pemerintah Dan Penegerian Madrasah Swasta
- PMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Standar Isi
- PMA No. 912 tahun 2013 ttg Kurikulum 2013
- PP No. 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- PP Nomor 37 Tahun 2009 ttg Dosen
- PP Nomor 41 Tahun 2009 ttg Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- PP Nomor 74 Tahun 2008 ttg Guru
- Salinan Lampiran Permen No. 35 Tahun 2010 Ttg Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya
- SE Dirjen No. 106 tahun 2013 ttg Mutasi PNS Menjadi Dosen
- UU Nomor 14 Tahun 2005 ttg Guru Dan Dosen
30. Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas
- Disiplin Kehadiran Pengawas Madrasah dan Pengawas PAI
- Kep. Dirjen Pendis no 2029 Tahun 2012 ttg Pedoman Diklat Calon Pengawas
- Peraturan Bersama Ttg Juklak Jf. Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
- Perbermendiknaskabkn No. 01 III PB. Th 2011 dan No. 6 th 2011 Juklak Jab. Fung Pengawas
- Permenpan No. 21 Tahun 2010 Ttg Jab. Fung Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
- PMA No. 2 Tahun 2012 ttg Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah
31. Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Penghulu
- Peraturan Dirjen Bimas Islam Ttg Juknis Penghulu dan AKnya
- PERMENPAN no. 62 tahun 2005 ttg Jab. Fung Penghulu dan AK
- Perpres No. 73 Th. 2007 ttg Tunjangan Penghulu
- SE Sekjen No. 1028 Tahun 2013 Ttg Kenaikan Pangkat Penghulu Dan KUA
32. Tentang Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
- Petunjuk Pelaksanaan Jabfung Penyuluh Agama
33. Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)
