Rabu, 23 Desember 2009 –
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BIAYA NIKAH DAN RUJUK

Surabaya 23/12 (Urais) Departemen Agama pada bulan September 2008 telah menetapkan kebijakan Relokasi Pengelolaan Dana NR, bahwa mulai tahun anggaran 2009 penggunaan kembali dana PNBP NR ditempatkan pada DIPA Kandepag Kab./kota. Setelah melewati masa transisi di awal tahun 2009, maka perangkat aturan yang mendukung kebijakan tersebut baru diterbitkan oleh Departemen Agama berupa PMA Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk dan diikuti oleh terbitnya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : Per-32/PB/2009 tentang Mekanisme Penyetoran dan Pencairan PNBP atas Biaya Pencatatan Nikah dan Rujuk.

Terhadap dua produk hukum yang baru tersebut, Bidang Urusan Agama Islam sebagai leading sektor dalam menangani masalah pelayanan nikah dan rujuk termasuk PNBP NR, telah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pejabat terkait dan pegawai yang menangani tugas tersebut, baik di tingkat Kandepag Kab./kota maupun hingga pada KUA Kec. Namun demikian, permasalahan yang muncul juga masih ditemui di lapangan antara lain : belum maksimalnya proses penyerapan dana NR di tahun 2009 ini, penempatan pengembalian dana nikah dan rujuk pada satu MAK dalam DIPA murni, dan penggunaan kembali dana tersebut sesuai dengan aturan perbendaharaan.

Untuk itu, pada tanggal 16 November 2009 terbitlah Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI Nomor : Dj.II.2/1/KU.00.3/1844/2009 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk, dengan harapan dapat lebih ditingkatkan penerimaan dan penggunaan biaya PNBP NR, khususnya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat di bidang nikah dan rujuk.

Adapun lay out peraturan tersebut sebagai berikut :I. LATAR BELAKANG Bahwa kebijakan Departemen Agama yang menempatkan anggaran yang bersumber dari PNBP NR pada Satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dimaksudkan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penggunaan PNBP NR sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan nikah dan rujuk kepada masyarakat.

II. TUJUAN1. Optimalisasi penerimaan dan penggunaan biaya PNBP NR2. Sebagai pedoman bagi unit pembina, pengelola dan pengawas dalam menyelenggarakan pengelolaan biaya PNBP NR

III. DASAR HUKUM1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 19972. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997, jo No. 73 tahun 1999, jo No. 1 tahun 2004, jo No. 47 tahun 20043. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2009 4. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005, jo PER-32/PB/2009.

IV. PENGELOLA1. Pengelola biaya PNBP NR pada Kandepag terdiri dari : KPA / Pejabat penerbit SPM dijabat oleh Kandepag, PPK dijabat oleh Kasi Urais, Pejabat Penguji dijabat oleh Kasubbag TU, Pelaksana kegiatan pada KUA Kec. dijabat oleh Kepala KUA Kec., Bendahara Penerimaan dijabat oleh staf pada Seksi Urais, Bendahara Pengeluaran dijabat oleh staf pada Subbag TU dan Bendahara Pembantu pada KUA Kec. dijabat oleh staf pada KUA Kec. 2. Pengangkatan Pengelola biaya PNBP NR pada Kandepag ditetapkan oleh Kepala Kandepag Kabupaten / kota atas usul Kepala Seksi Urais.

V. MEKANISME PENGELOLAAN1. Penerimaan dan Penyetoran a. Catin membayar biaya pencatatan NR kepada bendahara pembantu pada KUA sebesar Rp. 30.000,-b. Bendahara pembantu menyetorkan biaya NR ke rekening bendahara penerimaan paling lambat 5 hari kerja setelah penerimaan biayac. Bendahara penerimaan wajib membuka rekening dan menyetorkan penerimaan biaya NR paling lambat 1 hari kerja berikutnya ke rekening Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsid. Penyetoran biaya NR dilakukan melalui Bank/Pos Persepsi dengan menggunakan SSBP rangkap 5 dengan mencantumkan kode akun 423217e. Bendahara Pengeluaran wajib membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk BKU, Buku Pembantu dan Buku Pengawasan Anggaran2. Penggunaana. Penggunaan kembali realisasi penerimaan biaya NR adalah 80 % atau Rp. 24.000,- dari biaya NR sebesar Rp. 30.000,-b. Pembagian realisasi penerimaan biaya pencatatan NR 20 % dari Rp. 24.000,- untuk membiayai kegiatan nikah dan rujuk pada tingkat kabupaten / kota antara lain : untuk peningkatan SDM, pelayanan dan bimbingan di bidang perkawinan serta operasional perkantoran, sedangkan 80 % dari Rp. 24.000,- untuk membiayai kegiatan pada tingkat KUA Kec. antara lain : untuk peningkatan SDM, pelayanan dan bimbingan di bidang perkawinan, pemeliharaan dan perbaikan kantor serta operasional perkantoran.

VI. PROSES PENCAIRAN1. PPK mengajukan SPP kepada pejabat penerbit SPM di Kandepag dengan melampirkan SSBP yang sudah disahkan oleh Kantor Pos / Bank Persepsi;2. Pejabat penerbit SPM kandepag mengajukan SPM kepada KPPN setempat sesuai dengan ketentuan perbendaharaan dengan melampirkan SSBP yang sah.

VII. PEMBUKUANBendahara Pengeluarana wajib membukukan seluruh transaksi pengeluaran uang dan dokumen lain yang disamakan dengan uang seperti SPM dan SP2D ke dalam BKU dan Buku Pembantu lainnya.

VIII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABANPejabat Pembuat Komitmen harus menyampaikan laporan pelaksanaan program / kegiatan secara tertulis, laporan pelaksanaan anggaran secara bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Dirjen Bimas Islam melalui Direktur Urais dan Pembinaan Syariat.

IX. PENUTUPDemikian petunjuk teknis ini dibuat dalam rangka pengelolaan biaya nikah dan rujuk pada satker Departemen Agama kabupaten./kota mulai tahun 2010.

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.019980 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 2430472
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.