Jumat, 8 April 2011, 11:00 –
SOSIALISASI INPASSING GURU RA DAN MADRASAH NON PNS SERTA PEMBAHASAN PENERIMA BSM

Surabaya,7/4 (Humas) Dalam upaya memajukan kualitas masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas guru, salah satunya melalui revitalisasi kinerja guru dengan meningkatkan kualifikasi sesorang yang ingin menggeluti profesi sebagai guru. Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai tenaga pengajar. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang no 14 Tahun 2005 dan PP no 19 tahun 2005. Kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran diantaranya guru minimal harus berijasah S-1 atau D-IV, dan guru juga harus memenuhi tuntutan profesionalisme melalui jalur sertifikasi.

Guru yang lulus sertifikasi dinyatakan sebagai guru yang profesional dan guru tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa tunjangan profesi yang senilai dengan gaji pokok terakhir guru tersebut sesuai dengan kepangkatannya. Bagi guru PNS tentunya peraturan ini sudah jelas karena guru PNS memiliki gaji pokok yang jelas, tetapi bagi guru Non PNS hal ini menjadi masalah karena gaji pokok guru Non-PNS bervariasi. Untuk itu ada penyetaraan gaji pokok guru NON PNS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2007 tentang inpassing dan jabatan fungsional guru

Berkaitan dengan hal tersebut, Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama propinsi Jawa Timur mengadakan kegiatan bertajuk Sosialisasi Inpassing guru RA dan Madrasah non PNS dan Penyaluran Beasiswa Siswa Miskin (BSM) pada hari Kamis, 7 April 2011. Bertempat di Aula Al Ikhlas 1 Kanwil Kemenag propinsi Jawa Timur, kegiatan ini dihadiri oleh Kasi- kasi Mapenda Kabupaten/ Kota se-Jawa Timur. Sebagai nara sumber pada kesempatan tersebut adalah Drs.Mustain,M.Ag selaku Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kemenag propinsi Jawa Timur

Menurut beliau, persyaratan inpassing bagi guru non PNS, yaitu : Guru tetap yang mengajar satuan pendidikan pada sekolah yang telah memiliki ijin dari operasional dari dinas pendidikan kabupaten atau dinas pendidikan propinsi, memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV, masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dan mengajar satuan pendidikan sesuai kualifikasinya, usia maksimal 59 tahun dan telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh PMPTK

Sedangkan tujuan dari adanya inpassing ini adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/ golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi GBPNS, dan memberikan tunjangan profesi, tunjangan khusus dll. (kesejahteraan).

Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu kualifikasi akademik dan masa kerja. Sedangkan jenjang jabatan fungsional hasil inpassing adalah Guru Madya, Guru Madya Tk. I, Guru Dewasa, Guru Dewasa Tk. I dan Guru Pembina.

Mantan Kepala Kankemenag Kabupaten Malang ini juga menjelaskan bahwa Inpassing GBPNS tidak ada kaitannya dengan pengangkatan PNS/CPNS dan tidak ada tunjangan Inpassing serta dilaksanakan dan diselesaikan di tahun 2011. Sedangkan guru RA/Madrasah yang sudah mendapatkan SK Penetapan Inpassing dari Kementerian Pendidikan Nasional, SK Penetapannya berlaku dan tidak perlu mengajukan inpassing ulang. Sementara yang sudah pernah mengajukan, tetapi belum keluar SK Penetapannya, maka harus mengajukan kembali ke Kementerian Agama dengan syarat sebagaimana telah diatur.

Setelah materi Sosialisasi Inpassing selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi tentang Beasiswa Siswa Miskin (BSM). Program bantuan BSM ini dananya berasal dari APBN-P yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan islam, Direktorat Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI, sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang lebih luas, sehingga terjangkau oleh masyarakat ekonomi lemah.

Dengan program BSM ini, diharapkan dapat membantu sebagian siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/ miskin di lingkungan madrasah dalam membiayai sebagian kebutuhan pendidikannya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya, bahkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya (hans)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.048564 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 2635870
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.