Senin, 15 Oktober 2018, 16:43

thumbnail

Penyelenggara Syariah Laksanakan Sosialisasi Wakaf Prona

Jum'at, 08 Juni 2018, 12:39

Kab. Pasuruan (Peny. Syariah) - sebagai upaya untuk menyamakan persepsi serta menyelamatkan harta benda agama tentang wakaf serta merealisasikan program pemerintah melalui wakaf Program Nasional (Prona), maka penyelenggara Syariah Kantor Kemenag Kab. Pasuruan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Wakaf Prona yang dilaksanakan pada hari Kamis, 7 Juni 2018, pukul 09.00 WIB di masjid Baitul Mukmin Desa Jarangan Kecamatan Rejoso.

Saad Al Fatih selaku Penyelenggara Syariah dalam pengarahannya menyampaikan bahwa Kantor Kemenag bersinergi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Pasuruan untuk merealisasikan program Wakaf Prona di tahun 2018 ini, dimana di Kab. Pasuruan ada 12 Kecamatan dan 45 Desa yang mendapatkan Program tersebut dan salah satunya adalah Desa Jarangan Kec. Rejoso. Oleh karena itu diharapkan bagi para Wakif dan Nadzir untuk mengapresiasikan program pemerintah ini.

Lebih lanjut Peny. Syariah menegaskan bahwa Aspek kepastian hukum yang berkenaan dengan harta wakaf juga harus menjadi perhatian yang serius dalam pengelolaan harta wakaf. Tujuan utama dari aspek ini adalah untuk untuk memberikan perlindungan terhadap harta wakaf agar terjauh dari upaya penyerobotan sehingga eksistensinya tetap utuh dan lestari sesuai dengan tujuan wakaf.

Kepastian hukum dari suatu akad perwakafan adalah suatu keniscayaan sebagai jaminan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum perwakafan. Di antara wujud dari kepastian hukum itu adalah adanya bukti pencatatan "bukti tertulis# dalam sebuah akta otentik.

Dalam konsepsi Al Qur’an ditemukan anjuran untuk melakukan pencatatan terhadap akad transaksi mu'amalah yang dilakukan . Dalam surat al Baqoroh ayat 282 Allah SWT berfirman yang artinya”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar .....”.

Tujuan dari pencatatan transaksi ini agar menjadi bukti tertulis yang dapat menjamin kepastian hukum transaksi tersebut apabila dikemudian hari salah satu  pihak melakukan penyangkalan ataupun penyelewengan terhadap ketetapan yang telah disepakati. (fin/emen)

Editor : hans/isn

Bagikan ke Teman Anda :

Dibaca Oleh 86 Pengunjung